Pengamat Nilai Elektabilitas Jokowi Akan Anjlok jika Pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir Dibatalkan

ag03s.blogspot.com – Pengamat Politik Indonesia, Jaka Setiawan mengungkapkan elektabilitas Joko Widodo akan turun jika pemerintah tidak jadi membebaskan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Hal itu secara tegas ia sampaikan terkait adanya konferensi pers dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto yang menyatakan akan mengkaji ulang rencana pembebasan Tokoh Umat Islam tersebut.

“Kalau (pembebasan ABB) ini batal, basis elektoral jokowi di kalangan Islam sudah pasti semakin jeblok. Itu udah pasti,” ujar Jaka saat dihubungi INA News Agency, Selasa (22/01/2019) pagi.

Namun, ketika pembebasan Ustadz ABB ini jadi dilakukan, jelas Jaka, Jokowi masih ada kesempatan untuk netral elektabilitasnya. Ia menyebut istilah ‘kosong kosong’. Tapi ketika Jokowi membatalkan pembebasan ini, maka akan semakin menambah citra buruk Jokowi.

“Jika dibatalkan, itu akan disebut sebagai pelecehan-pelecehan lagi dan upaya mempermainkan ulama yang sudah sangat senior dan berpengaruh di Indonesia,” ujarnya.

Lebih tegas lagi, Jaka melihat jika nantinya pembebasan Ustadz ABB dibatalkan, maka semakin jelas ketidakberpihakan Jokowi terhadap Islam, terlebih dengan mempermainkan suara ummat islam, dengan mempermainkan Ulama.

Bukan hanya di suara umat Islam saja yang akan turun jika Jokowi membatalkan pembebasan Ustadz ABB ini. Bahkan di kelompok yang tidak mendukung Ustadz ABB pun, Jokowi akan berkurang suaranya karena dinilai tidak konsisten atas kebijakan yang diambilnya.

“Inikan yang terpengaruh ada di dua pihak. Elektoral Islam, satu lagi elektoral yang tidak suka terhadap Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Jokowi akan dianggap tidak konsisten oleh kedua belah pihak ini. Ketika tidak konsisten, maka suara itu akan pergi, sebagian mungkin netral sebagian memihak kandidat yang lain yang konsisten dan bisa di pegang janji-janjinya.”

Sebelumnya, Senin (21/01/2019) siang, Tim Pengacara Muslim bersama Ustadz Abdurrahim, Putra ABB mengadakan konferensi pers, salah satu materi nya adalah pembebasan Ustadz ABB yang diusulkan akan dilakukan hari Rabu. Ustadz Abdurrahim pun menjelaskan bahwa hari Selasa ini hanya tinggal mengurus masalah Administrasi saja.

Tiba-tiba, Senin malam, Menkopolhukam Wiranto mengadakan konfernsi pers yang menyatakan upaya pembebasan tersebut masih dikaji ulang. Dalam konferensi pers (konpers) yang dilakukan selepas azan Maghrib di Kantor Kemenko Polhukam, Wiranto mengatakan Presiden sangat memahami permintaan keluarga untuk pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Pertimbangananya dilakukan atas dasar kemanusiaan.

“Namun, tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya,” ujar Wiranto, Senin (21/01/2019) dilansir Republika.

Sumber: https://www.islampos.com/pengamat-nilai-elektabilitas-jokowi-akan-anjlok-jika-pembebasan-ustadz-abu-bakar-baasyir-dibatalkan-128496/

Read More >>

Wiranto: Presiden Tak Boleh Grasa-Grusu Soal Pembebasan Baasyir

ag03s.blogspot.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini presiden bersama menteri dan pejabat terkait perlu melakukan kajian mendalam terkait rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir. "Jadi Presiden tidak boleh grasa-grusu serta merta memutuskan, tapi perlu pertimbangan aspek-aspek lainnya," ujar Wiranto di kantornya, Senin malam, 21 Januari 2019.

Wiranto menuturkan keluarga Baasyir sebetulnya sudah mengajukan pembebasan bersyarat sejak 2017 karena pertimbangan usia yang sudah lanjut dan kesehatan yang semakin memburuk.

"Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya, seperti ideologi, Pancasila, dan aspek hukum lainnya," ujar Wiranto.

Oleh karena itu, ujar Wiranto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini memerintahkan kepada pejabat terkait untuk melakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif guna merespon permintaan tersebut. Hal tersebut diungkapkan Wiranto usai Presiden Jokowi memanggil para menteri bidang hukum ke Istana Bogor, Senin ini.

Sebelumnya, penasihat hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Presiden Jokowi ingin Baasyir segera bebas. Hal ini ia ucapkan saat berkunjung sekaligus menjadi khatib dan imam Salat Jumat di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur tempat Baasyir ditahan, 18 Januari 2019.

Kabar rencana bebas bersyarat Abu Bakar Baasyir menjadi sorotan. Pasalnya ia enggan membuat pernyataan kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Source

Read More >>

Apa kapasitas Mega ikut Historical Walk KAA bersama para presiden?

ag03s.blogspot.com - Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 remsi berakhir pada Jumat (24/4) di Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 21 kepala negara melakukan Historical Walk, napak tilas Konferensi Asia Afrika KAA 1955, dengan berjalan dari Savoy Homann Hotel ke Gedung Merdeka.

Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi memimpin rombongan kepala negara dalam melakukan Historical Walk. Jokowi diapit oleh Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping di sebelah kanan dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Selain kepala negara, dalam barisan tersebut tampak Ketua Umum PDI Megawati Sukarnoputri. Megawati berada di barisan terdepan tepat di samping istri Xi Jinping, Peng Liyuan.

Kehadiran Megawati tersebut mengundang pertanyaan publik. Mereka mempertanyakan apa kapasitas Ketua Umum PDIP tersebut berada di barisan terdepan.

"Ibu mega ngapain? Pak @jokowi_do2 @Jokowi_ID mungkin mba @puan_maharani bisa bantu jawab," tulis salah satu netizen, Jumat (23/4).

"Bu Mega ikutan jalan-jalan juga di KAA. Sebagai presiden ke-5 RI apa sebagai pengawas petugas partai nih?," cuit yang lain.

"Ada Bu Mega ikut foto di KAA meskipun pas di luar, ngaruhnya apa ya? Kalo aku sih biarin aja lah ya," ujar yang lain.

sumber merdeka

Read More >>

Orang Banyumas yang Menjadi Kandidat Presiden Suriname

ag03s.blogspot.com - Suriname, negara nun jauh di sana namun memiliki keterikatan dengan Indonesia khususnya Jawa. Karena banyak penduduknya merupakan keturunan dari Jawa yang dibawa ke Belanda secara paksa. Setelah puluhan tahun suku Jawa di sana berkembang dan berperan dalam perkembangan negara tersebut. Berpartai Jawa, ada yang jadi pejabat, menteri dan bahkan calon Presiden.

Raymod Sapoen, adalah seorang Menteri Pendidikan yang sekarang menjadi kandidat Presiden Suriname. Nah dari penelusuran nenek moyangnya, bisa jadi dia adalah keturunan Jawa dari Desa Kanding, Somagede Banyumas.

MENELUSURI JEJAK LELUHUR KANDIDAT PRESIDENT SURINAME DI SOMAGEDE BANYUMAS

oleh Arie Grobbee


Dasar penelusuran saya adalah arsip ini:
Naam : Sapoen Vadersnaam Sapoen
Geslacht man Leeftijd jaren : 25
Lengte : 146
Herkenningsteken Pigment : vlek borst.
Godsdienst : moslim
Gewest (Karesidenan) :Banjoemas
Afdeling (Kabupaten) : Banjoemas
District (Kawedanan) : Banjoemas (dulu mungkin belum ada Kecamatan)
Desa / dorp : Kanding


Nama Sapoen yang berangkat ke Suriname jaman Penjajahan Belanda hanya ada dua orang yaitu Sapoen dari Desa Kanding Banyumas ini dan Sapoen dari Desa Kedungwuluh Purbalingga.

Tapi Sapoen yg paling mirip dengan Mr Raymond Sapoen Kandidat Presiden ini adalah Sapoen yg dari Desa Kanding Banyumas. Bahkan ketika foto dijejerkan banyak yg mengira itu orang satu dengan model foto yg berbeda.



Penasaran saya langsung saja ke Desa Kanding yg 30 kilometer dari rumah saya, langsung menuju Balai Desa. Pak Kades Kanding dan Perangkat lain menyambut saya dengan baik, bahkan menyampaikan kalo yg di foto mirip dengan warganya yg bernama Parsono.

Tanpa menunggu waktu lama langsung saya ke rumah Parsono, disana saya dikenalkan dengan Ibunda Parsono yg diharapkan masih mengerti kejadian jaman dulu. Menurut penuturannya, di desa Kanding ada seorang ibu bernama Mbok Sadem punya anak satu satunya bernama Sapoen pergi tidak pernah kembali dan tidak ada beritanya sama sekali. Bahkan dalam kesedihannya mbok Sadem yg masih kerabat dekat dengan suaminya ini sering mengeluh sambil jualan Tempe:

“Anake nyong siji-sijine lunga ora bali bali ora nana wartane, apa ndarani Nyong wis mati apa kepriwe”

Sayapun mencari lagi info pada orang yg lebih tua dari Ibunya Parsono namanya Bapak Radam. Ketika saya temui Pak Radam membenarkan cerita itu, bahkan masih ketika saya tunjukan foto Ki Sapoen beliau membenarkan bahwa itu Sapoen asli Kanding.

Warga desa tersebut yg berusia diatas 50 juga masih ingat kalau dulu terkenal ada cerita menyedihkan:

“SAPOEN ANAK SIJI SIJINE MBOK SADEM LUNGA KAWIT BUJANG ORA BALI BALI/ILANG…NGANTI TEKAN PATINE BIYUNGE”

Rupanya mereka tidak tahu kalau Sapoen pergi ke Suriname, dan cerita itu baru terkuak 83 tahun kemudian….

Bapaknya Parsono adalah keponakan dari Mbok Sadem, jadi Parsono kerabat dekat dengan Sapoen yg pergi ke Suriname. Dan kalau Mr Raymond Sapoen ini adalah cucu dari Sapoen asli Kanding Somagede ini, berarti Parsono sepupuan sama Kandidat President Suriname.

Mari kita doakan semoga Mr Raymond Sapoen yg sekarang Mentri Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Suriname ini sukses menjadi President…. Amminnnn
Sumber : http://kluban.net/2015/01/30/kandidat-presiden-suriname-orang-banyumas/

Read More >>

Prabowo Mendukung Jokowi?

ag03s.blogspot.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri kepada Joko Widodo. Namun, Prabowo tidak mau menjawab apakah menurut dia Budi Gunawan yang sudah berstatus tersangka korupsi layak dilantik atau tidak.

"Enak saja, saya kan bukan presiden, gimana sih," kata Prabowo saat ditanya perihal itu, seusai rapat bulanan bersama Koalisi Merah Putih di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2015) malam.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Presidium KMP yang juga Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali.

Prabowo hanya berpesan, yang terpenting Jokowi bisa mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat. Pesan ini juga disampaikan langsung oleh Prabowo di depan Jokowi saat pertemuan di Istana Bogor, Kamis siang.

"Saya katakan, saya yakin niat beliau adalah demi kepentingan rakyat dan bangsa. Sudah, itu saja," kata rival Jokowi pada Pilpres 2014 lalu itu.

Pelantikan Budi memang belakangan mengundang polemik. Mantan ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjabat presiden itu dipilih sebagai calon tunggal oleh Presiden Jokowi dan sudah berhasil lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Jika dilantik, maka Presiden akan melanggar ketentuan undang-undang. Namun, jika tidak, Presiden akan dianggap melanggar etika karena melantik seseorang yang berstatus tersangka.

Hingga kini, suara di parpol Koalisi Indonesia Hebat pendukung pemerintah masih berkeras agar Jokowi melantik Budi.

Apakah Prabowo dan KMP siap mem-backup Jokowi jika keputusannya diprotes KIH?

"Siap mem-backup apa saya?" jawab Prabowo.

# via kompas

Read More >>

MPR Bisa Lengserkan Presiden Tahun Ini

ag03s.blogspot.com - Dilansir dari Islamedia, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Nomor 22/2001 Pasal 28 ayat 2 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas). Pada
intinya, aturan ini melarang penentuan harga BBM berdasarkan
mekanisme harga pasar. Sebab, pasal tersebut bertentangan dengan
UUD 1945 Pasal 33.

Dalam keputusan MK pada 15 Desember 2004 disebutkan pemerintah
bertanggung jawab atas harga BBM bagi golongan masyarakat
tertentu. MK menolak penyerahan harga BBM ke mekanisme pasar.
"Dengan menyerahkan harga BBM mengikuti pasar berarti Presiden
Jokowi telah melangar UU Migas dan Keputusan MK," sebut Direktur
Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat
Nurjaman dalam keterangannya, Selasa (6/1).

Kata Jajat, seharusnya Presiden Jokowi sadar, bahwa harga BBM tidak
boleh dilempar ke pasar, sesuai amanah UU Migas. Dengan melempar
harga BBM ke pasar, Jokowi telah melanggar UU Migas.
"Ini menambah deretan UU yang telah dilanggar oleh Jokowi selama
menjabat jadi Presiden, seperti UU APBN," ujar dia.

Jajat menambahkan, adalah hal yang wajar jika saat ini banyak pihak
yang meragukan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Jokowi.
Pasalnya, dalam setiap pengambilan kebijakannya Jokowi terkesan
meremehkan berbagai aturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari
sikap Jokowi yang melangar menabrak aturan seenaknya.

"Adanya wacana dari DPR (MPR) yang akan menggunakan haknya
kepada pemerintah merupakan langkah tepat. Pasalnya, masyarakat
saat ini hanya bisa berharap pada DPR, apakah akan mendukung
kebijakan yang jelas-jelas telah melanggar aturan atau malah akan
mendukung. MPR bisa saja melengserkan Presiden Jokowi tahun ini, "
tandas dia. [rmol/islamedia]

Sumber : www.islamedia.co/2015/01/mpr-bisa-lengserkan-jokowi-tahun-ini.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&m=1

Read More >>

Warga Berebut Air Sisa Cuci Tangan Jokowi, Berharap Berkah ?

ag03s.blogspot.com - Dikutip dari Viva, warga di Kecamatan Karangkobar, Minggu siang, 14 Desember 2014, mendadak riuh. Ratusan orang tampak berebut, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak meninggalkan lokasi bencana longsor di Dusun Jemblung, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Mereka memperebutkan air dalam ember, yang sebelumnya digunakan Jokowi untuk mencuci tangan dan kaki, serta membersihkan lumpur yang melekat di sepatunya, usai memasuki tempat evakuasi korban bencana.

Saat Jokowi bergegas memasuki mobil yang mengantarnya ke sebuah puskesmas, tempat para korban dirawat, orang-orang yang sebelumnya berbaris di tepi jalan, serentak berebut menembus barikade yang dibuat aparat gabungan TNI dan polisi.

Mereka berusaha membasuh muka dengan air sisa cuci tangan Jokowi, yang mereka anggap membawa berkah. Serbuan warga tidak dapat terbendung. Aparat juga telah melonggarkan barikade, setelah mobil yang membawa Jokowi meluncur meninggalkan kerumunan warga.

"Buat barokah. Ini kan tadi sudah dipakai Presiden. Siapa tahu nasib berubah," ujar salah seorang warga, yang tampak kuyup kepala dan badannya. Warga lainnya, Parno, mengaku ingin meniru Jokowi, dengan turun membasuh kakinya.

"Biar berkah dan banyak rezeki. Tadi saya tidak cuma basuh muka, tapi tangan dan kaki juga," kata Parno.

© VIVA.co.id

Read More >>

Menkes Nila Mengapresiasi Rencana Menteri Susi Berhenti Merokok

Dunia Informasi – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi sorotan media sosial beberapa waktu lalu karena tertangkap kamera sedang merokok. Namun dalam satu kesempatan, menteri nyentrik ini mengaku akan berhenti merokok.

Mendengar hal ini, Menteri Kesehatan Prof Nila Moeloek, SpM(K) ‎pun mengaku mengapresiasi tindakan tersebut. Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai melakukan konferensi pers soal Kartu Indonesia Sehat di Gedung Kemenkes, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2014).

"Kami apresiasi beliau (Menteri Susi) yang sudah mau mulai berhenti merokok," tutur Menkes singkat.

Sebagai bentuk apresiasi, Menkes bahwa dirinya pun sudah menyurati Menteri Susi. Sebabnya, menteri yang berhasil berhenti merokok tentunya akan menjadi contoh baik bagi masyarakat.

"Saya kirim surat ucapan terima kasih. Karena itu (berhenti merokok) tidak hanya baik untuk rakyat tetapi baik untuk dirinya sendiri," sambungnya lagi.

Ia juga mengingatkan bahwa merokok bagi siapapun tidak dibenarkan. Sebabnya merokok, apalagi di tempat umum, akan memberi contoh yang tidak baik bagi anak-anak.

"Yang penting jangan didik anak kita untuk merokok," tandasnya.

# via detik

Read More >>

Susi Pudjiastuti Tantang Para Pakar Kelautan yang Ragukan Kemampuannya

Dunia Informasi – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menantang orang-orang yang menyangsikan kemampuannya memimpin kementerian di sektor bahari itu.

Hal itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan awak media, apakah Susi berencana menggandeng para pakar kelautan yang, seperti diberitakan di beberapa media, meragukan kemampuan wanita berijazah SMP ini.

"Kalau kesombongan mereka itu bisa dibuktikan, saya akan ajak kerja sama," tekan Susi dalam konferensi pers, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (28/10/2014).

Sejurus kemudian, Susi mengatakan akan lebih memilih menggandeng orang-orang lama di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jika para pakar atau ahli kelautan yang mencibir latar belakang akademiknya itu tidak dapat membuktikan kepakaran mereka. "Kalau cuma koar-koar saja, saya kira di KKP ini banyak orang yang sudah bekerja, and they are very excellent," ucap Susi lagi.

Sebelumnya, banyak pihak menyangsikan bahwa Susi bisa melakoni jabatannya sebagai Menteri KKP karena latar belakang akademiknya menunjukkan bahwa ia hanya lulusan SMP. Pakar ilmu kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin, adalah salah satu orang yang meragukan Susi.

Dia mengatakan, posisi-posisi menteri strategis yang terkait pengembangan kemaritiman dalam Kabinet Kerja Jokowi diisi oleh orang yang tidak tepat. Pengangkatan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, misalnya, dinilai tidak tepat oleh Muslim. Susi memang sukses dalam mengembangkan industri pengolahan hasil laut serta transportasi antar-pulau. Namun, menurut Muslim, itu tak cukup.

"Ngaco mengangkat Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sukses menjadi pengusaha ikan bukan berarti bisa memimpin KKP," ungkap Muslim kepada Kompas.com, Senin (27/10/2014).

Muslim mempertanyakan apakah Susi paham mengenai teknologi kelautan, marine products economics, coastal processes, dan underwater technology. Menurut Muslim, kepakaran Susi hanyalah tentang penangkapan dan penjualan ikan.

# via kompas

Read More >>

Biaya Pelantikan Jokowi-JK lebih murah dari pelantikan Bupati

Dunia Informasi – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zukifli Hasan menuturkan untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Senin, 20 Oktober 2014, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp1 miliar. Dia mengklaim anggaran tersebut lebih murah, daripada anggaran pelantikan bupati.

"Pelantikan ini lebih murah dari pelantikan bupati, cuma Rp1 miliar biayanya," kata Zulkifli di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Oktober 2014.

Zulkifli menuturkan, anggaran Rp1 miliar tersebut akan digunakan untuk 600 anggota MPR RI dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta 1.200 tamu undangan yang hadir. Kata dia, untuk biaya pelantikan itu MPR RI menekan supaya sehemat mungkin.

Karena menurut dia, masih banyak kebutuhan rakyat yang harus lebih diperhatikan daripada untuk acara pelantikan. Semuanya harus diefisiensi untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Anggarannya tidak kecil. Tapi tidak juga berlebihan, Rp1 miliar itu untuk pelantikan presiden. Kami anggaran sehemat mungkin, karena lebih bagus anggaran negara untuk rakyat," terang dia.

© VIVA.co.id

Read More >>

Hanya PDIP yang Menolak RUU Jaminan Produk Halal

Dunia Informasi – Draft Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah disetujui dalam rapat pleno Badan Legislatif DPR RI (26/9). Selanjutnya draft RUU ini akan dibawa dan dibahas ke dalam Rapat Paripurna. Walau telah disetujui, beberapa catatan tetap diberikan beberapa fraksi sehingga masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.

Dari 9 fraksi yang duduk di dalam Baleg, hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan ketidaksetujuannya untuk melanjutkan RUU JPH ini ke tahap selanjutnya.

Fraksi PDIP yang diwakili oleh Arif Wibowo menempati posisi untuk tidak menyetujui adanya RUU JPH tersebut dengan tiga alasan yang diberikan, yaitu penerapan mandatory (wajib) yang tidak tepat, lembaga yang sudah ada terlalu banyak sehingga menimbulkan koordinasi yang sulit, serta bertentangan dengan UU yang sudah ada (UU Pangan). “PDIP belum dapat menyetujui dan mengembalikannya kepada pengusul,” kata Arif Wibowo dalam pandangan fraksinya.

Anggota Fraksi PKS Buchori Yusuf mengungkapkan, RUU JPH harus mengatur dan menguatkan kelembagaan yang memberikan sertifikasi, registrasi, dan labelisasi produk halal agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berakibat penyelenggaraan JPH menjadi tidak efektif. “F-PKS mengusulkan agar MUI menjadi lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal tersebut dalam LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal berada dibawah koordinasi MUI,” kata Buchori.

Sementara Fraksi Partai Demokrat, yang disampaikan oleh Yenna Anwar, menegaskan bahwa UU ini sangat diperlukan, karena praktek sertifikasi yang selama ini ada, belum memiliki perlindungan hukum. Apalagi dengan adanya liberalisasi ekonomi dan beredarnya sejumlah produk telah menimbulkan fenomena yang menggemparkan di pasar Indonesia. “Sertifikasi produk halal dan non halal pun tidak terbatas dari produk hewani saja tetapi juga yang berasal dari bahan kimiawi,” ungkap Yenna Anwar

Fraksi lainnya yaitu F-PKB, F-Gerindra, F-Hanura, F-PPP, F-PAN dan F-Golkar pun menyatakan catatannya masing-masing. Akhirnya dengan masih adanya beberapa catatan yang diberikan, Rapat Pleno Baleg meloloskan RUU JPH ke tahap selanjutnya. “Rapat Pleno Baleg menyetujui draft RUU dengan pengusul agar dapat mewadahi seluruh catatan yang diberikan,” tutup Ignatius Mulyono, selaku pimpinan Rapat.

# via islamedia

Read More >>

Protes Invasi Gaza, Tim Sepakbola Israel Diserang

Dunia Informasi – Laga persahabatan di kota Bischofshofen itu dihentikan ketika pengunjuk rasa masuk ke lapangan sambil melambai-lambaikan bendera Palestina.

Dream - Demo anti Israel yang dilakukan pengunjuk rasa pro-Palestina telah mengganggu jalannya pertandingan sepakbola di Austria. Pertandingan pra-musim yang mempertemukan klub Israel, Maccabi Haifa, dan tim Prancis, Lille, itu terpaksa dihentikan sebentar.

Diberitakan kantor berita BBC dan Daily Mail, Kamis 24 Juli 2014, laga persahabatan di kota Bischofshofen itu dihentikan ketika pengunjuk rasa masuk ke lapangan sambil melambai-lambaikan bendera Palestina, kata polisi.

Mereka juga menendang pemain Israel. Salah satunya adalah Yossi Benayoun, yang merupakan kapten tim nasional Israel. Sejumlah pemain Maccabi Haffa lainnya akhirnya lari menyelamatkan diri.



Polisi mengatakan tidak ada yang terluka dalam insiden itu. Atas insiden tersebut, wasit akhirnya terpaksa menghentikan pertandingan ini pada menit ke 86. Diketahui, gelombang anti Israel di Eropa semakin meningkat setelah Israel menginvasi Jalur Gaza, Palestina.

Bulan lalu, UEFA juga mengumumkan bahwa Israel tidak bisa menjadi tuan rumah pertandingan Liga Eropa akibat konflik Israel dengan militan Hamas.

Israel telah melancarkan serangan militer pada 8 Juli dengan tujuan menghentikan serangan roket dari Gaza.

Setidaknya 649 warga Palestina dan 32 tentara Israel, ditambah tiga warga sipil Israel, telah tewas dalam 15 hari terakhir pertempuran.

# via dream.co.id

Read More >>

Ternyata RRI Pakai Exit Poll, Bukan Quick Count?

Dunia Informasi – Setelah ricuh akibat adanya utak-atik data pada hasil quick count SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting), masyarakat kini menyoroti hasil quick count RRI yang ternyata bukan menggunakan metode quick count, tetapi survei exit poll.

Puslitbang Diklat LPP RRI (Radio Republik Indonesia) memang terdaftar dalam daftar 56 lembaga survei yang mendapat izin KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk melakukan survei maupun quick count. Pada Pilpres 9 Juli 2014, RRI ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan quick count yang diselenggarakan oleh 11 lembaga survei.

Hasil quick count RRI ditayangkan di stasiun televisi milik TVRI dan laman utama portal berita Detikcom. Sebagaimana masyarakat umumnya yang tidak lagi mempertanyakan soal keabsahan metode dan hasil cuick count, begitu juga pandangan awam terhadap hasil quick count RRI yang ditayangkan di TVRI dan Detikcom itu.

Rupanya, RRI tidak melakukan hitung cepat dengan metode quick count, melainkan survei dengan metode Exit Poll. Ada perbedaan signifikan pada metode quick count dan exit poll. Quick count merupakan hitung cepat pada seluruh hasil hitungan suara di sejumlah TPS yang dijadikan sampel.

Exit poll merupakan survei pada sejumlah orang yang diwawancara (bukan seluruh peserta pencoblosan di sebuah TPS) setelah keluar dari sejumlah TPS yang dijadikan sampel. Dengan kata lain, Exit Poll tak lebih dari sebuah survei, bukan hitung cepat (quick count).

Namun anehnya, RRI mengklaim survei exit poll yang dilakukannya sebagai sebuah quick count, sehingga banyak masyarakat awam menyangka hasil hitungan RRI juga menggunakan metode quick count. Sebagaimana diumumkan dalam laman RRI berikut ini : http://www.rri.co.id/post/berita/90372/pemilu_2014.html

Dampak dari kejanggalan klaim RRI atas quick count yang ternyata hanyalah survei exit poll menjadi perbincangan di Twitter. Masyarakat kembali menuduh adanya kecurangan yang dilakukan sejumlah lembaga survei untuk memenangkan Jokowi–JK dalam quick count.

Sebelumnya, perbincangan hangat dugaan kecurangan juga terjadi pada hasil quick count SMRC milik Saiful Mujani.

Akun Twitter resmi SMRC (@saifulmujani) melaporkan adanya persilangan perolehan suara Jokowi – JK yang mendahului Prabowo – Hatta. Pada pukul 13.05 WIB, hasil Quick Count SMRC melaporkan Prabowo – Hatta 52,94% dan Jokowi – JK 47,06% dari data yang sudah masuk sebesar 13,78% dari 4.000 sampel TPS yang dipakai SMRC. Pada posisi ini, Prabowo masih unggul ketimbang Jokowi.

'Quick Count' RRI yang diklaim merupakan Quick Count tapi ternyata adalah sebuah survei Exit Poll itu semakin memperbesar dugaan kecurangan lembaga survei yang berada di sisi Jokowi – JK.

Direktur Riset Indonesia, Achmad Hisyam menyatakan, adanya lembaga survei yang sekaligus merangkap konsultan politik itu sangat berpotensi menyebabkan terjadinya kecurangan dengan menyiasati metodologi Quick Count. Cara itu dibuat agar hasil hitung cepat tidak berbeda jauh dari prediksi mereka sebagai konsultan politik.

Achmad juga menyatakan dugaan kuat soal adanya mafia quick count. Hal itu terindikasi dengan adanya lembaga-lembaga survei yang juga merangkap menjadi konsultan politik. Jika hasilnya kalah, maka lembaga survei itu dianggap gagal menjadi konsultan. Sehingga menurut dia, hasil survei itu akan diubah supaya tidak dianggap konsultan gagal.

# via nasional.inilah.com

Read More >>

Lembaga Survei: Kalau Beda dengan "Quick Count", Penghitungan KPU Salah

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yakin benar dengan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaganya. Indikator menunjukkan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan 52,95 persen, sementara Prabowo-Hatta hanya mendapat 47,05 persen.

Terlebih lagi, lanjut dia, banyak lembaga survei mainstream lain yang juga menunjukkan hasil serupa.

"Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/7/2014) sore.

Hadir dalam kesempatan itu perwakilan survei lainnya yang memenangkan Jokowi-JK, yakni Populi Center, Lingkaran Survei Indonesia, Litbang Kompas, Radio Republik Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting, dan Cyrus yang bekerja sama dengan Center for Strategic and International Studies.

Panitia acara mengatakan, lembaga survei yang memenangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa juga diundang hadir, tetapi tidak ada yang datang. Lembaga tersebut ialah Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia.

"Kalau berbeda, hasil hitungan KPU pasti salah, dalam artian, ada proses kecurangan dari rekapitulasi, mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Karena berjenjang seperti itu, saya lebih percaya apa yang dikerjakan teman-teman," ujarnya.

Hal serupa disampaikan Direktur SMRC Djayadi Hanan. Menurut dia, kalaupun ada perbedaan, hanya akan terdapat selisih tidak lebih dari satu persen.

"Kami cukup confident ini tidak akan ada perbedaan dengan KPU. Asal perhitungannya properly done, tanpa ada intimidasi," ujarnya.

# sumber : http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/10/21082731/jika.kpu.menangkan.prabowo.lembaga.survei.tuding.kpu.yang.salah

Read More >>

Klaim Kemenangan Sepihak dan Terlalu Dini

(Foto : istimewa)

Opini: Edy Mulyadi

KUBU Jokowi-Jusuf Kalla tengah mabuk. Mabuknya orang yang merasa menang, jauh lebih berbahaya ketimbang mabuknya orang yang menenggak alkohol.

Untuk mabuk jenis orang yang kedua, dia hanya teriak-teriak dan ngomnyang atau bicara ngelantur alias ngawur, tidak keruan juntrungannya. Kalau pun bertindak lebih lanjut, paling-paling dia membuat onar di kampung yang dengan segera bisa diatasi warga. Puncak mabuknya orang karena alkohol, ya terkapar tidak sadarkan diri. Bahasa Betawinya ngejoprak.

Sebaliknya, mabuknya orang yang merasa menang (sekali lagi; merasa, jadi belum benar-benar menang), jauh lebih berbahaya. Orang atau kelompok ini bisa mengerahkan massa untuk membangun opini.

Dari sini mereka berusaha mempengaruhi sekaligus ‘mendoktrin’ massanya, bahwa kelompoknya memang ‘benar-benar sudah menang’. Kalau sudah begini, maka kelompok akar rumput tidak akan bisa menerima manakala kenyataan justru berbicara lain. Maka, slogan ‘menang atau perang’ pun bertalu-talu dikumandangkan.

Deklarasi kemenangan yang dilakukan kubu Jokowi-JK adalah bentuk mabuknya orang yang merasa menang. Seperti disebutkan tadi, ini jauh lebih berbahaya ketimbang orang mabuk karena alkohol.

Kejanggalan quick qount

Klaim kemenangan kubu Jokowi-JK justru disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Kebagusan. Ironisnya, deklarasi itu hanya didasarkan pada hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei milik Saiful Mujani, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Memang agak mengherankan dan sangat disayangkan, untuk ukuran ketua umum sebuah partai sebesar PDIP, Mega bisa senaif itu. Hanya berselang kurang lebih satu jam, dia mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapresnya. Padahal, suara yang terkumpul baru beberapa belas persen saja.

Apalagi, hasil quick count SMRC yang ditayangkan Metro TV, yang kemudian diikuti sejumlah stasiun tv partisan lainnya- juga penuh dengan kejanggalan. Pasalnya, tiba-tiba terjadi pada perubahan hasil quick count versi SMRC secara frontal. Sebelum berubah, SMRC mencatat perolehan pasangan Prabowo-Hatta adalah 52,7%. Sedangkan Jokowi-JK 47%. Namun setelah jeda iklan dan dan diselingi musik yang berlangsung 14 menit, sontak angkanya berubah menjadi 47,3% Prabowo-Hatta dan 52% Jokowi-JK. Ada apa?

Pergeseran ini terjadi pada saat jumlah suara masuk baru bergerak dari 13,78% sd 17,6%. Artinya, selama break siaran 14 menit itu, jumlah suara masuk hanya naik 4%. Tapi anehnya, angka perolehan suara Jokowi-JK naik 5%. How come?

Keanehan ini masih belum seberapa. Yang luar biasa lagi, lonjakan perolehan pasangan Jokowi-JK versi quick count Saiful Mujani tadi langsung diikuti lembaga survei lainnya dari kubu yang sama. Mereka yang juga melakukan penghitungan cepat di kubu Jokowi-JK itu di antaranya CSIS-Cyrus, LSI, Litbang Kompas, dan RRI. Akibatnya memang dahsyat. Hasil quick count itu terkesan sangat logis, riil, dan nyaris berhasil menggiring opini publik.

Sangat gegabah

Pada titik inilah, klaim sepihak kubu Jokowi-JK bisa dianggap naif. Bukan hanya itu, apa yang mereka lakukan sejatinya sangat berbahaya. Terlebih lagi, klaim seperti itu, tidak tanggung-tanggung, langsung disampaikan langsung oleh sang Ketua Umum. Ini seperti bermain api.

Tidak bisa tidak, klaim ini bisa disebut sebagai penggiringan opini publik. Di tingkat akar rumput, pembentukan opini publik yang dilakukan oleh tokoh sekaliber Megawati pasti sangat efektif. Akibatnya, di benak para pendukungnya langsung tertancap keyakinan, bahwa jagoannya sudah pasti menang.

Bisa dibayangkan, bila ternyata pengumuman resmi Komisi Pemilhan Umum (KPU) nanti justru menyatakan sebaliknya. Apakah para pendukung pasangan ini bisa menerima? A-apakah mereka tidak akan mengamuk? Buat mereka, apa yang sudah disampaikan para petinggi partai dan tim sukses (Timses) adalah kebenaran yang harus diterima dan tidak boleh ditolak.

Pembentukan opini sekaligus indoktrinasi sebagai pemenang ini ternyata dilakukan secara sistematis. Paling tidak, ini bisa ditelusuri dari slogan “Hanya Kecurangan yang Bisa Mengalahkan Jokowi-JK.” Pernyataan amat gegabah ini pertama kali dilontarkan oleh Hayono Isman. Pernyataan mantan politisi Golkar yang meloncat ke Partai Demokrat dan akhirnya berlabuh di kubu Jokowi-JK ini bisa disaksikan di youtube. Ini link-nya: http://www.youtube.com/watch?v=NgklJkRVaK4.

Pernyataan senada juga datang dari Presidium Seknas Jokowi, Muhammad Yamin. Ini bukan fitnah. Beritanya bisa dilihat di Tribunnew.Com lewat http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/02/seknas-hanya-kecurangan-yang-mengalahkan-jokowi-jk. Selain itu, juga ada statement dari Budi Arie Setisadi, ketua Projo. Beritanya ada di http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/26/projo-anggap-hanya-kecurangan-yang-mengalahkan-jokowi-jk. Jusuf Kalla juga mengungkapkan hal yang sama bahwa pasangan Jokowi-JK bakal menang kecuali dicurangi.

Mereka tidak main-main dengan rencana sistematisnya. Untuk mematangkan indoktrinasi, para pendukung pasangan ini juga digiring berkumpul dan berpesta di Bunderan Hotel Indonesia (HI). Kesimpulan apa yang bisa kita petik dari rentetan peristiwa ini?

Bayangkan, betapa dahsyatnya kombinasi pengumuman Mega dan kalimat “Hanya Kecurangan yang Bisa Mengalahkan Jokowi-JK” bagi kaum grass root. Ini adalah bara api yang menunggu siraman bensin. Dan, bensin itu adalah pengumuman resmi KPU yang ternyata justru sebaliknya.

Pertanyaannya, apakah semua ini terjadi mengalir begitu saja? Maaf, sangat naif kalau Anda berpendapat bahwa semua ini kebetulan saja. Teramat naif kalau rangkaian kejadian ini terfragmentasi, terpisah-pisah, tidak ada hubungan dan kaitan antara satu dan lainnya.

Tidak bisa tidak, pengumuman sepihak Megawati diramu dengan motto yang seram tadi adalah provokasi. Begitu KPU secara resmi mengumumkan yang sebaliknya, chaos alias rusuh bisa terjadi. Kalau ini benar-benar terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah para petinggi partai itu bisa mengelak? Atau, dengan enteng mereka akan mengatakan, “jangan salahkan mereka kalau marah. Salahkan pihak yang membuat kecurangan!”

Betapapun hasil hitung manual yang dilakukan KPU merupakan hasil maksimal yang paling bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik secara kelembagaan maupun secara hukum. Sebab, hanya lembaga inilah sesungguhnya yang memiliki otoritas untuk melakukan penghitungan atas hasil pemungutan suara dalam pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah.

Tinggal kini kita tunggu perkembangan berikutnya. Harus diakui, ada ketegangan sekaligus kekhawatiran. Amat ngeri membayangkan bila ternyata KPU secara resmi mengumumkan hasil yang berbeda. Pasalnya, tidak terlalu berlebihan bila dikatakan, kombinasi antara jargon “Hanya Kecurangan yang Bisa Mengalahkan Jokowi-JK” dan deklarasi sepihak yang terlalu dini itu sebagai kudeta lewat opini.

Pada titik ini, ada dua pertanyaan yang harus diajukan. Pertama, beranikah KPU kelak mengumumkan jika faktanya memang pasangan Jokowi-JK kalah? Kedua, apa yang akan dilakukan aparat keamanan jika Indonesia (ya Allah, jangan sampai terjadi) benar-benar rusuh karena klaim sepihak dan motto yang sangat provokatif itu?

Kita tunggu saja...

* Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy (CEDeS)

# sumber :  http://web.inilah.com/read/detail/2118404/kudeta-melalui-opini#.U7_0CEBFxzY

Read More >>

Hasil Hitung Cepat 10 Lembaga Survei

Dunia Informasi – Hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei masih terus berjalan. Berikut perolehan suara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dihimpun dari berbagai lembaga survei.

1. RRI:
Data Masuk: 82,05 persen
Prabowo-Hatta: 47,55 persen
Joko-Kalla: 52,45 persen.

2. Puskaptis:
Data masuk: 92,23 persen
Prabowo-Hatta: 51,96 persen
Joko-Kalla: 48,04 persen.

3. Jaringan Suara Indonesia:
Data Masuk: 88,60 persen
Prabowo-Hatta: 50,22 persen
Joko-Kalla: 49,78 persen.

4. Lembaga Survei Nasional:
Data Masuk: 90,37 persen
Prabowo-Hatta: 50,68 persen
Joko-Kalla: 49,32 persen.

5. Saiful Mujani Research Consulting:
Data Masuk: 93,13 persen
Prabowo-Hatta: 47,19 persen
Joko-Kalla: 52,81 persen

6. Indikator Politik Indonesia:
Data Masuk: 92,20 persen
Prabowo-Hatta: 47,53 persen
Joko-Kalla: 52,47 persen.

7. CSIS-Cyrus:
Data Masuk: 95 persen
Prabowo-Hatta: 47,8 persen.
Joko-Kalla: 52,2 persen

8. Litbang Kompas: 91,70 persen
Prabowo-Hatta: 47,88 persen
Joko-Kalla: 52,12 persen.
Suara sah: 70,13 persen
Suara tidak sah: 1,42 persen
Suara tidak digunakan: 28,45 persen.

9. Indonesia Research Centre
Data Masuk: 100 persen
Prabowo-Hatta: 51,11 persen
Joko-Kalla: 48,89 persen. 10. Lingkaran Survei Indonesia
Data Masuk: 98,05 persen
Prabowo-Hatta: 46,63 persen
Joko-Jusuf Kalla: 53,37 persen
Golput: 27,8 persen

© VIVA.co.id

Read More >>

Jokowi-JK Janji Hapuskan Kolom Agama di KTP

Dunia Informasi – Anggota tim pemenangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musda Mulia, mengatakan, pihaknya menjanjikan penghapusan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) jika pasangan ini terpilih. Sebab, keterangan agama pada kartu identitas dinilai justru dapat disalahgunakan.

"Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP, dan Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat," ujar Musda pada diskusi mengenai visi dan misi capres, bertajuk "Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia", di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2014).

Dalam sejumlah diskusi dengan Jokowi, ia mengatakan, capres itu menyetujui penilaian bahwa kolom agama dalam KTP lebih banyak memberi kerugian bagi warga. Menurut Musda, kolom agama di KTP dapat disalahgunakan, antara lain ketika konflik terjadi di suatu daerah.

Dengan menghapus kolom agama, hal ini menurut dia dapat meminimalkan aksi penyisiran terkait agama yang kemudian dijadikan dasar oleh warga lain untuk melawan warga yang berlawanan dengannya.

"Contoh lain lagi, kalau melamar pekerjaan, karena di KTP pelamar pekerjaan agamanya tidak sama dengan agama bosnya, maka tidak akan diterima. Itu diskriminasi," kata Musda.

Ia menyampaikan, informasi agama yang dianut penduduk cukup dicatat dalam pusat data kependudukan pemerintah saja.

# via kompas.com

Read More >>

PM Singapura Rela Antre Setengah Jam Beli Makanan

Dunia Informasi – Menjadi kepala negara tidak berarti harus selalu mau dilayani dan diistimewakan. Contohnya pemimpin Singapura ini, dia rela antre setengah jam bersama rakyat untuk mendapatkan makanan favorit.

Diberitakan Asia One, Jumat 13 Juni 2014, PM Lee Hsien Loong tertangkap kamera tengah mengantre di sebuah makanan cepat saji murah di Blk 85 Redhill Lane. Foto ini lantas diunggah di Facebook dan ramai diperbincangkan pagi itu.

"Dia seperti paman biasa berusia 50-60 tahun yang antre setengah jam untuk sayap ayam goreng yang terkenal. Padahal dia dikelilingi para penjaga, banyak sekali," tulis pengunggahnya, Lianhe Wanbao.

Tindakan Lee ini berbeda dengan pemimpin di banyak negara. Biasanya, seorang presiden atau perdana menteri mendapat keistimewaan, termasuk soal antre-mengantre ini.

Banyak yang memuji tindakan Lee yang mau berdiri antre, padahal dia bisa menyuruh pengawalnya membelikan untuknya, tidak perlu berlama-lama. Mengantre membeli makanan menjadikan Lee tidak berbeda dengan rakyat lainnya.

Dalam akun Facebooknya, Lee memasang fotonya tengah makan jajanan di jalan tersebut. Dia berterima kasih saat ada seseorang yang memberinya semangkuk sup kacang hijau.

© VIVA.co.id

Read More >>

Politisi PDIP Eva Sundari: Situs Islam Lebih Berbahaya dari Situs Porno

Dunia Informasi – Eva Kusuma Sundari, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuding situs-situs Islam lebih berbahaya daripada pornografi.

Situs-situs Islam itu menurutnya, “Sama bahayanya dengan situs pornografi karena berdampak pada kerusakan jiwa terutama generasi muda kita. Tetapi yang lebih bahaya adalah dampak tindakannya yang mendatangkan kerusakan yang luas dan bahkan penghilangan nyawa banyak orang.”

“Karena berdampak pada kerusakan jiwa para generasi muda,” kata anggota Komisi III DPR dalam rilisnya.

Ia mendesak Menkominfo untuk memblokir situs-situs Islam pro-jihad. Desakan ini, menyusul insiden bom panci di Mapolsek Rajapolah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia menduga, pelaku mendapat ide dari situs Inspire Magazine Al Qaidah, yang mengajarkan pembuatan bom panci pakai pressure cooker.

“Hal yang juga telah menginspirasi pelaku bom Boston marathon,” tuding anggota Kehormatan Waria ini.

Ia mengatakan, situs-situs tersebut sudah meresahkan masyarakat dan aktivis-aktivis anti-kekerasan karena mengajarkan radikalisme.

“PDI Perjuangan sangat berharap agar Menkominfo menutup situs-situs yang sudah meresahkan masyarakat dan aktivitas-aktivitas anti kekerasan karena mengajarkan radikalisme seperti situs-situs Al-busroh.com; Arrahmah.com; VOI-Voice of Islam; jihat.com; tauhid wal jihad, yang mendorong apa yang disebut self-radicalism (radikalisme sukarela) dan mengantar seseorang mengambil tindakan radikal termasuk membuat bom,” katanya dalam rilis persnya.

# via fimadani.com

Read More >>